Aldwin Rahadian: Dua Petinggi First Travel Sudah Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Aldwin Rahadian Sebut Dua Petinggi First Travel Sudah Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Sejumlah advokat diberi kuasa untuk menjadi kuasa hukum para korban jamaah umroh terkait dugaan penipuan yang dilakukan para agent dan Jamaah PT First Anugerah Karya (“First Travel”). Para advokat ini tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamatan Dana Umroh.

Kuasa hukum para korban dugaan penipuan, Aldwin Rahadian, mengatakan tercatat jumlah para korban dari para agent dan Jamaah “First Travel” menecapai lebih dari 1.232 jamaah umroh. Kata Aldwin, jumlah ini akan terus bertambah dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

“Hari ini Jumat, tanggal 4 Agustus 2017, pukul 10 pagi akan membuat Laporan Pidana di Bareskrim dengan Terlapor bernama Andi Surachman dan Anniesa Hasibuan, keduanya adalah Direktur Utama dan Direktur atau Direksi dari First Travel,” ujar Aldwin melalui siaran persnya kepada Publik-News.com, Jumat (4/8/2017).

Aldwin menyebut bahwa laporan Pidana yang ditujukan kepada Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 372,378 KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (TPPU);

“Tujuan utama dari laporan pidana ini adalah meminta pertanggungjawaban First Travel dan/atau pengembalian dana para jamaah dan/atau para agent yang dikirimkan ke First Travel serta keberangkatan para jamaah yang tak jelas jadwalnya, hanya dijanji-janjikan, terkatung-katung dan tidak diberangkatkan umroh menuju tanah suci Mekah dan Madinah, kerugian diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 25 Milyard,” tambahnya.

Selain itu, Tim Advokasi Penyelamatan Dana Umroh, menurut Aldwin, juga mempertanyakan mengapa Kementerian Agama (Kemenang) yang memiliki otoritas sekaligus regulator pelaksanaan umroh, tidak melakukan tindakan antisipatif, preventif dan kuratif terhadap pelaksanaan umroh yang merugikan para jamaah kami? Baginya, dudah banyak yang mengadukan dan protes, sudah terkspose di berbagai media namun justeru mengapa dibiarkan? Ada apa sebenarnya?

“Kami menduga ada sesuatu yang tidak beres dalam soal ini, karena itu kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK ), kepolisian dan apparat penegak hukum untuk mengaudit Kemenag, membongkar tuntas kasus ini, menyita asset-asset First Travel dan asset para Terlapor untuk dikembalikan kepada para jamaah dan agent yang berhak,” tutup Aldwin yang juga Ketua Umum HAMI DKI Jakarta ini. Sumber

Related Posts

Leave a Reply