Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) pada kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan terdakwa Buni Yani, lemah. Buni Yani diduga tersangkut pelanggaran UU ITE dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 28 Undang-Undang ITE. ”Iya saya pikir memang ada kelemahan-kelemahannya. Tapi...Read More

Penasihat Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian mengapresiasi kapasitas Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi pada sidang lanjutan kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan terdakwa Buni Yani. Selain sebagai pakar tata negara, Aldwin melihat Yusril punya kapasitas sebagai ahli teori hukum, filsafat hukum, dan konstitusi sehingga sepadan untuk menanggapi pasal-pasal dakwaan. “Soal dakwaan pasal...Read More

Aldwin Rahadian, penasihat hukum Buni Yani yang menghadirkan Yusril, mengklarifikasi penolakan jaksa. Yusril, katanya, tak sekadar pakar hukum tata negara atau konstitusi, melainkan juga ahli teori hukum secara umum. Kesaksiannya dianggap diperlukan untuk menjelaskan teori hukum berkaitan pasal 28 dan pasal 32 Undang Undang ITE yang didakwakan kepada Buni Yani. “Jadi, selama ini dikenal ahli...Read More

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menunaikan amanat menjadi saksi ahli untuk terdakwa Buni Yani dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (12/9). “Dia profesor hukum dan mengerti teori hukum. Sehingga pantas dijadikan saksi ahli,” ujar Aldwin Rahadian saat dihubungi CNNIndonesia.com. Aldwin mengatakan Yusril memiliki pemahaman tentang teori hukum dan memiliki kapasitas untuk...Read More