Tiga orang saksi dihadirkan dalam persidangan Buni Yani. Keterangan ketiga saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok dianggap menguntungkan Buni Yani. Ketiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut adalah Andi Windo Wahidin sebagai saksi pelapor, Nurcholis Majid perekam saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpidato di Kepulauan Seribu, dan Heru Apriyanto pengunggah...Read More
Buni Yani, tersangka kasus dugaan pelanggaran UU ITE kembali disidangkan. Sidang yang digelar di gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jabar, Selasa (18/7/2017), ini menghadirkan tiga orang saksi. Mereka adalah Andi Windo Wahidin sebagai saksi pelapor, Nurcholis Majid perekam saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpidato di Kepulauan Seribu, dan Heru Apriyanto pengunggah video pidato Ahok...Read More
Penasihat hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, menilai kesaksian yang diberikan saksi bernama Andi Windu tidak jelas. “Banyak pertanyaan yang tidak bisa dia jawab atau tidak jelas,” ujarnya setelah persidangan kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Selasa (18/7/2017). Aldwin Rahadian mencontohkan, ketika saksi ditanya mengenai motifnya,...Read More
Tribunnews.com – Berapa besaran tarif yang dibayarkan Buni Yani untuk tim penasihat hukumnya? Aldwin Rahadian, anggota tim penasihat hukum Buni Yani, mengaku tidak dibayar sama sekali. “Kuasa hukum punya tanggung jawab moral, dan itu disyaratkan dalam Undang-undang Advokat,” ujar Aldwin kepada wartawan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/7/2017). Bantuan...Read More
Detik.com – Eksepsi yang diajukan Buni Yani ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dan melanjutkan ke pokok perkara. Tim pengacara Buni Yani pun menyebut bila hakim penasaran dengan perkara tersebut. “Kelihatannya majelis hakim penasaran di pokok perkara, ingin menguji pembuktian. Nggak apa-apa biar lebih komprehensif juga,” ujar pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, usai persidangan...Read More
Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH (Ahli Hukum Pidana) Sebagaimana diketahui Buni Yani (BY) didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Kedua Pasal tersebut memiliki perbedaan karakteristik norma hukum. Dimasukkannya Pasal 32 ayat (1) oleh Penuntut Umum mengesankan untuk ‘mensiasati’ kelemahan dakwaan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta...Read More
Tribunnews.com – Penambahan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani disebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal tersbeut dikatakan langsung oleh pengacara penasihat hukum Buni Yani Aldwin Rahadian. “Dalam...Read More
Arah.com – Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang ketiga kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan terdakwa Buni Yani di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Selasa (4/7/2017). Kali ini, sidang digelar dengan agenda pembacaan tanggapan eksepsi terdakwa. Ketua Tim Kuasa Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian mengungkapkan pihaknya hari ini...Read More
Tribunnews.com – Dalam sidang kedua kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa Buni Yani, penasihat hukum Buni Yani membacakan surat eksepsi setebal 40 halaman di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Selasa (20/6/2017). Kepada wartawan, Aldwin Rahadian, penasihat hukum Buni Yani berharap surat eksepsinya dapat diterima. “Kami berharap majelis hakim yang...Read More
Liputan6.com – Pengacara Buni Yani menyampaikan sembilan poin nota keberatan atau eksepsi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Eksepsi tersebut disampaikan dalam sidang di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jawa Barat. Pertama, mereka mempertanyakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bandung. Kedua tentang penggunaan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang...Read More
